Ratusan Mahasiswa dan Buruh Demo Kantor UPBU Kelas II Kalimarau

(Foto Dokumentasi SAHARA News)

TANJUNG REDEB. Penghargaan yang diraih oleh Bandara Kalimarau "The Best Airport Award 2017 (bandara terbaik Kelas II)” sudah tercoreng oleh perbuatan karyawan salah satu mitra kerja UPBU Kelas II kalimarau yang beroperasi didalam bandar udara kalimarau dengan membobol barang yang berisikan chek senilai 15 juta. Dua pelaku pencurian yang berstatus karyawan pada sebuah perusahaan pengelola cargo bandara kalimarau yang berinisial AS (24) dan MR (27) telah diamankan Polres berau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Beredarnya isu-isu tentang pengelolaan bandar udara kalimarau yang kurang efektif ditanggapi serius sejumlah elemen masyarakat berau  dengan melakukan aksi demo di depan bandar udara kalimarau pada hari kamis 11 januari 2018.

Dalam aksinya, para pendemo menyampaikan 5 poin  tuntutan yakni Transparansi pengelolaan bandar udara kalimarau, Transparansi rekruitmen tenaga kerja terhadap semua mitra kerja UPBU Kelas II kalimarau, Transparansi atas legalitas terhadap semua mitra kerja UPBU Kelas II kalimarau, Menolak bandar udara kalimarau dijual kepada pihak asing.

Dalam orasinya, Samsul Bahri  selaku korlap menyampaikan bahwa" disinyalir ada perusahaan yang beroperasi di dalam bandar udara kalimarau yang belum mengantongi izin lengkap". Hal tersebut jika tidak segera ditertibkan akan berdampak pada keselamatan serta keamanan barang bawaan penumpang. Setelah berorasi secara bergantian para pendemo menuju kantor DPRD Berau.

Para pendemo sangat menyayangkan gagal bertemu dengan pimpinan DPRD Berau lantaran para wakil rakyat sedang tidak berada di tempat. Selanjutnya antara pihak pendemo dan UPBU Kelas II Kalimarau sepakat menjadwalkan ulang pertemuan di DPRD pada hari senin (15/1)

Ketua HMI cabang Berau Saidin Saputra mengaku kesal atas kejadian pencurian barang penumpang yang dilakukan oleh karyawan PT. AJM, "kami anggap kejadian peristiwa tersebut telah mencederai pelayanan di bandar udara kalimarau. Itu sebabnya secara moral memicu kader-kader HmI turun kejalan dan meminta pertanggungjawaban dari pihak UPBU Kelas II Kalimarau".

Menurut sumber UPBU sendiri mengatakan bahwa legalitas perijinan perusahaan yang mengelola jasa cargo di bandara kalimarau  masih dalam proses pengurusan. (*/team)